Perang Total Narkoba, BNN Hancurkan 113 Kg Sabu dan 5.044 Ekstasi – Bongkar Lab Gelap

Petugas BNN memusnahkan barang bukti narkotika berupa sabu, ganja, dan ekstasi hasil pengungkapan jaringan narkoba lintas daerah di Tanjung Priok Jakarta Utara. (Posnews/Ist)

Terima Penghargaan Arkana Wiwarta PrajanugrahaPolri Tegaskan Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Jakarta — Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diraih Polri menegaskan komitmen institusi tersebut dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha diserahkan dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik & Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 yang digelar pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 13.30–16.30 WIB di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta.

Dalam acara tersebut, Polri hadir melalui delegasi yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, serta jajaran Divhumas Polri dan pengelola layanan informasi. Kehadiran unsur pimpinan dan pengampu fungsi kehumasan serta PPID ini menjadi indikator kuat bahwa keterbukaan informasi publik dijalankan Polri tidak sekadar sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa Polri dinilai tidak hanya patuh terhadap regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Polri menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel,” kata Dr. Donny.

Capaian ini sekaligus menegaskan peran keterbukaan informasi sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Polri Tegaskan Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Jakarta — Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diraih Polri menegaskan komitmen institusi tersebut dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha diserahkan dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik & Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 yang digelar pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 13.30–16.30 WIB di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta.

Dalam acara tersebut, Polri hadir melalui delegasi yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, serta jajaran Divhumas Polri dan pengelola layanan informasi. Kehadiran unsur pimpinan dan pengampu fungsi kehumasan serta PPID ini menjadi indikator kuat bahwa keterbukaan informasi publik dijalankan Polri tidak sekadar sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa Polri dinilai tidak hanya patuh terhadap regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Polri menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel,” kata Dr. Donny.

Capaian ini sekaligus menegaskan peran keterbukaan informasi sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Terima Penghargaan KIP 2025 Tegaskan Komitmen Polri terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Jakarta — Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diraih Polri menegaskan komitmen institusi tersebut dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha diserahkan dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik & Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 yang digelar pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 13.30–16.30 WIB di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta.

Dalam acara tersebut, Polri hadir melalui delegasi yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, serta jajaran Divhumas Polri dan pengelola layanan informasi. Kehadiran unsur pimpinan dan pengampu fungsi kehumasan serta PPID ini menjadi indikator kuat bahwa keterbukaan informasi publik dijalankan Polri tidak sekadar sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa Polri dinilai tidak hanya patuh terhadap regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Polri menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel,” kata Dr. Donny.

Capaian ini sekaligus menegaskan peran keterbukaan informasi sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Polda Metro: UKW Bagian Penting Perkuat Sinergi Polri dan Jurnalis

Jakarta — Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 2025 yang diselenggarakan Polda Metro Jaya bersama Forum Wartawan Polri (FWP) dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan PWI Jaya resmi ditutup pada Selasa (16/12/2025) di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

UKW yang berlangsung selama dua hari, 15–16 Desember 2025, diikuti oleh 86 wartawan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan etika jurnalistik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan UKW menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers di tengah tantangan arus informasi yang semakin cepat dan kompleks.

“Pers yang profesional, kompeten, dan berintegritas merupakan mitra strategis Polri dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, serta berperan aktif menangkal hoaks dan disinformasi,” ujar Budi Hermanto. Ia menegaskan Polda Metro Jaya terbuka terhadap kritik yang objektif dan konstruktif sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.

Kabidhumas juga mengapresiasi peran PWI Pusat, Dewan Pers, PWI Jaya, Forum Wartawan Polri, dewan penguji, serta seluruh panitia yang telah menyukseskan UKW 2025. Ia berharap kompetensi yang diperoleh peserta tidak berhenti pada sertifikat, tetapi diterapkan dalam karya jurnalistik yang mencerahkan dan membangun kepercayaan publik.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi dukungan Polda Metro Jaya dalam penyelenggaraan UKW 2025. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan etika wartawan di tengah dinamika pemberitaan yang semakin kompleks.

“Uji kompetensi ini menjadi bagian penting bagi wartawan untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat marwah dan martabat pers Indonesia,” kata Munir. Ia berharap kolaborasi antara insan pers dan Polri dapat terus terjalin demi menciptakan ruang informasi yang sehat serta mendukung Jakarta yang aman, tertib, dan kondusif.

Kabid Humas PMJ: Pers Profesional Mitra Strategis Polri Tangkal Hoaks

Jakarta — Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 2025 yang diselenggarakan Polda Metro Jaya bersama Forum Wartawan Polri (FWP) dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan PWI Jaya resmi ditutup pada Selasa (16/12/2025) di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

UKW yang berlangsung selama dua hari, 15–16 Desember 2025, diikuti oleh 86 wartawan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan etika jurnalistik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan UKW menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers di tengah tantangan arus informasi yang semakin cepat dan kompleks.

“Pers yang profesional, kompeten, dan berintegritas merupakan mitra strategis Polri dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, serta berperan aktif menangkal hoaks dan disinformasi,” ujar Budi Hermanto. Ia menegaskan Polda Metro Jaya terbuka terhadap kritik yang objektif dan konstruktif sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.

Kabidhumas juga mengapresiasi peran PWI Pusat, Dewan Pers, PWI Jaya, Forum Wartawan Polri, dewan penguji, serta seluruh panitia yang telah menyukseskan UKW 2025. Ia berharap kompetensi yang diperoleh peserta tidak berhenti pada sertifikat, tetapi diterapkan dalam karya jurnalistik yang mencerahkan dan membangun kepercayaan publik.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi dukungan Polda Metro Jaya dalam penyelenggaraan UKW 2025. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan etika wartawan di tengah dinamika pemberitaan yang semakin kompleks.

“Uji kompetensi ini menjadi bagian penting bagi wartawan untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat marwah dan martabat pers Indonesia,” kata Munir. Ia berharap kolaborasi antara insan pers dan Polri dapat terus terjalin demi menciptakan ruang informasi yang sehat serta mendukung Jakarta yang aman, tertib, dan kondusif.

UKW 2025 Polda Metro Jaya Resmi Ditutup, Kabid Humas PMJ: Pers Profesional Mitra Strategis Polri Tangkal Hoaks

Jakarta — Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 2025 yang diselenggarakan Polda Metro Jaya bersama Forum Wartawan Polri (FWP) dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan PWI Jaya resmi ditutup pada Selasa (16/12/2025) di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

UKW yang berlangsung selama dua hari, 15–16 Desember 2025, diikuti oleh 86 wartawan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan etika jurnalistik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan UKW menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers di tengah tantangan arus informasi yang semakin cepat dan kompleks.

“Pers yang profesional, kompeten, dan berintegritas merupakan mitra strategis Polri dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, serta berperan aktif menangkal hoaks dan disinformasi,” ujar Budi Hermanto. Ia menegaskan Polda Metro Jaya terbuka terhadap kritik yang objektif dan konstruktif sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.

Kabidhumas juga mengapresiasi peran PWI Pusat, Dewan Pers, PWI Jaya, Forum Wartawan Polri, dewan penguji, serta seluruh panitia yang telah menyukseskan UKW 2025. Ia berharap kompetensi yang diperoleh peserta tidak berhenti pada sertifikat, tetapi diterapkan dalam karya jurnalistik yang mencerahkan dan membangun kepercayaan publik.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi dukungan Polda Metro Jaya dalam penyelenggaraan UKW 2025. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan etika wartawan di tengah dinamika pemberitaan yang semakin kompleks.

“Uji kompetensi ini menjadi bagian penting bagi wartawan untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat marwah dan martabat pers Indonesia,” kata Munir. Ia berharap kolaborasi antara insan pers dan Polri dapat terus terjalin demi menciptakan ruang informasi yang sehat serta mendukung Jakarta yang aman, tertib, dan kondusif.

*UKW 2025 Resmi Ditutup, Kabid Humas PMJ: Pers Profesional Mitra Strategis Polri Tangkal Hoaks*

Jakarta — Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 2025 yang diselenggarakan Polda Metro Jaya bersama Forum Wartawan Polri (FWP) dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan PWI Jaya resmi ditutup pada Selasa (16/12/2025) di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

UKW yang berlangsung selama dua hari, 15–16 Desember 2025, diikuti oleh 86 wartawan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan etika jurnalistik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan UKW menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers di tengah tantangan arus informasi yang semakin cepat dan kompleks.

“Pers yang profesional, kompeten, dan berintegritas merupakan mitra strategis Polri dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, serta berperan aktif menangkal hoaks dan disinformasi,” ujar Budi Hermanto. Ia menegaskan Polda Metro Jaya terbuka terhadap kritik yang objektif dan konstruktif sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.

Kabidhumas juga mengapresiasi peran PWI Pusat, Dewan Pers, PWI Jaya, Forum Wartawan Polri, dewan penguji, serta seluruh panitia yang telah menyukseskan UKW 2025. Ia berharap kompetensi yang diperoleh peserta tidak berhenti pada sertifikat, tetapi diterapkan dalam karya jurnalistik yang mencerahkan dan membangun kepercayaan publik.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi dukungan Polda Metro Jaya dalam penyelenggaraan UKW 2025. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan etika wartawan di tengah dinamika pemberitaan yang semakin kompleks.

“Uji kompetensi ini menjadi bagian penting bagi wartawan untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat marwah dan martabat pers Indonesia,” kata Munir. Ia berharap kolaborasi antara insan pers dan Polri dapat terus terjalin demi menciptakan ruang informasi yang sehat serta mendukung Jakarta yang aman, tertib, dan kondusif.

 Sukses Hebat, Polri Sabet Arkaya Wiwarta Prajanugraha dalam Monev KIP 2025

Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen kuat Polri dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang prima kepada masyarakat.

Dalam penilaian Monev KIP 2025, Polri memperoleh predikat Informatif dengan nilai 98,90, yang merupakan nilai hampir sempurna dan tertinggi pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Capaian tersebut menempatkan Polri sebagai peringkat pertama, mengungguli berbagai lembaga negara lainnya.

Atas capaian tersebut, Polri berhak menerima Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada badan publik terbaik secara nasional. Penghargaan ini diberikan setelah Polri dinilai unggul dalam berbagai aspek, mulai dari pengumuman dan penyediaan informasi publik, ketersediaan dokumen, sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa, hingga pengembangan kelembagaan dan website.

Selain itu, Polri juga dinilai terbaik dalam aspek komitmen pimpinan, visi dan misi, kesesuaian dokumen, inovasi, serta kelembagaan, sehingga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut memperoleh predikat pimpinan badan publik terbaik bersama enam kementerian dan lembaga lainnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri mencerminkan implementasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Nilai 98,90 dengan predikat Informatif menunjukkan bahwa Polri telah melaksanakan keterbukaan informasi publik secara sangat baik. Tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan informasi yang berkualitas, mudah diakses, serta didukung komitmen kuat dari pimpinan,” ujar Dr. Donny Yoesgiantoro.

Ia menambahkan, penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha merupakan bentuk apresiasi tertinggi Komisi Informasi kepada badan publik yang berhasil menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola organisasi.

“Kami berharap capaian Polri ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi badan publik lainnya untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha dalam Anugerah KIP 2025 ini menjadi tonggak penting bagi Polri, sekaligus menegaskan posisinya sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.