Divisi Humas Polri Terima Kunjungan Delegasi Hong Kong Police Force, Perkuat Kerja Sama Kehumasan
Jakarta — Divisi Humas Polri menerima kunjungan tim delegasi Hong Kong Police Force dalam rangka memperkuat kerja sama serta pertukaran informasi di bidang kehumasan dan pengelolaan informasi kepolisian. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 20 Januari 2026.
Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis bagi kedua institusi kepolisian untuk saling berbagi pengalaman, praktik terbaik, serta inovasi dalam pengelolaan komunikasi publik, kehumasan, dan diseminasi informasi kepada masyarakat. Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin erat dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital yang dinamis.
Divisi Humas Polri menyambut baik kunjungan delegasi Hong Kong Police Force sebagai wujud komitmen Polri dalam membuka ruang kolaborasi internasional, khususnya dalam meningkatkan profesionalisme dan transparansi pelayanan informasi kepolisian.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, ditutup dengan diskusi serta pertukaran pandangan mengenai penguatan peran kehumasan sebagai garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Parkir Liar Pungut Tarif Tak Wajar, Warga Lapor 110 Polisi
Jakarta – Warga Jakarta Selatan dibuat resah oleh praktik parkir liar bertarif tidak wajar di area Setiabudi. Pada Kamis, 16 Januari 2026, seorang warga melaporkan melalui layanan darurat Call Center 110 bahwa dirinya diminta membayar Rp10.000 untuk parkir sepeda motor selama kira-kira tiga jam di pertigaan dekat Sudirman Tower dan Plaza Semanggi. Aduan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
Mendapat laporan tersebut, Polsek Metro Setiabudi langsung bergerak meninjau lokasi pada siang hari yang sama. Petugas yang dipimpin Pawas Iptu Rudi Anton bersama anggota piket Binmas dan Pospol melakukan pengecekan kondisi di lapangan. Dari hasil verifikasi, polisi mendapati bahwa aktivitas parkir liar tersebut menggunakan sebagian badan jalan, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan serta mengganggu ketertiban lalu lintas.
Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, tarif resmi parkir sepeda motor di kawasan itu seharusnya adalah Rp5.000 untuk durasi maksimal lima jam. Petugas kemudian memberikan imbauan kepada para juru parkir di lokasi agar tidak lagi memungut biaya di luar ketentuan dan tidak menggunakan badan jalan sebagai area parkir.
Insiden ini sekaligus menjadi contoh nyata pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik yang meresahkan melalui layanan publik seperti Call Center 110. Polisi pun mengajak warga untuk tetap waspada dan tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Parkir Liar Pungut Tarif Tak Wajar, Warga Lapor 110 Polisi
Jakarta – Warga Jakarta Selatan dibuat resah oleh praktik parkir liar bertarif tidak wajar di area Setiabudi. Pada Kamis, 16 Januari 2026, seorang warga melaporkan melalui layanan darurat Call Center 110 bahwa dirinya diminta membayar Rp10.000 untuk parkir sepeda motor selama kira-kira tiga jam di pertigaan dekat Sudirman Tower dan Plaza Semanggi. Aduan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
Mendapat laporan tersebut, Polsek Metro Setiabudi langsung bergerak meninjau lokasi pada siang hari yang sama. Petugas yang dipimpin Pawas Iptu Rudi Anton bersama anggota piket Binmas dan Pospol melakukan pengecekan kondisi di lapangan. Dari hasil verifikasi, polisi mendapati bahwa aktivitas parkir liar tersebut menggunakan sebagian badan jalan, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan serta mengganggu ketertiban lalu lintas.
Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, tarif resmi parkir sepeda motor di kawasan itu seharusnya adalah Rp5.000 untuk durasi maksimal lima jam. Petugas kemudian memberikan imbauan kepada para juru parkir di lokasi agar tidak lagi memungut biaya di luar ketentuan dan tidak menggunakan badan jalan sebagai area parkir.
Insiden ini sekaligus menjadi contoh nyata pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik yang meresahkan melalui layanan publik seperti Call Center 110. Polisi pun mengajak warga untuk tetap waspada dan tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Parkir Liar Pungut Tarif Tak Wajar, Warga Lapor 110 Polisi
Jakarta – Warga Jakarta Selatan dibuat resah oleh praktik parkir liar bertarif tidak wajar di area Setiabudi. Pada Kamis, 16 Januari 2026, seorang warga melaporkan melalui layanan darurat Call Center 110 bahwa dirinya diminta membayar Rp10.000 untuk parkir sepeda motor selama kira-kira tiga jam di pertigaan dekat Sudirman Tower dan Plaza Semanggi. Aduan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
Mendapat laporan tersebut, Polsek Metro Setiabudi langsung bergerak meninjau lokasi pada siang hari yang sama. Petugas yang dipimpin Pawas Iptu Rudi Anton bersama anggota piket Binmas dan Pospol melakukan pengecekan kondisi di lapangan. Dari hasil verifikasi, polisi mendapati bahwa aktivitas parkir liar tersebut menggunakan sebagian badan jalan, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan serta mengganggu ketertiban lalu lintas.
Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, tarif resmi parkir sepeda motor di kawasan itu seharusnya adalah Rp5.000 untuk durasi maksimal lima jam. Petugas kemudian memberikan imbauan kepada para juru parkir di lokasi agar tidak lagi memungut biaya di luar ketentuan dan tidak menggunakan badan jalan sebagai area parkir.
Insiden ini sekaligus menjadi contoh nyata pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik yang meresahkan melalui layanan publik seperti Call Center 110. Polisi pun mengajak warga untuk tetap waspada dan tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Parkir Liar Pungut Tarif Tak Wajar, Warga Lapor 110 Polisi
Jakarta – Warga Jakarta Selatan dibuat resah oleh praktik parkir liar bertarif tidak wajar di area Setiabudi. Pada Kamis, 16 Januari 2026, seorang warga melaporkan melalui layanan darurat Call Center 110 bahwa dirinya diminta membayar Rp10.000 untuk parkir sepeda motor selama kira-kira tiga jam di pertigaan dekat Sudirman Tower dan Plaza Semanggi. Aduan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
Mendapat laporan tersebut, Polsek Metro Setiabudi langsung bergerak meninjau lokasi pada siang hari yang sama. Petugas yang dipimpin Pawas Iptu Rudi Anton bersama anggota piket Binmas dan Pospol melakukan pengecekan kondisi di lapangan. Dari hasil verifikasi, polisi mendapati bahwa aktivitas parkir liar tersebut menggunakan sebagian badan jalan, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan serta mengganggu ketertiban lalu lintas.
Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, tarif resmi parkir sepeda motor di kawasan itu seharusnya adalah Rp5.000 untuk durasi maksimal lima jam. Petugas kemudian memberikan imbauan kepada para juru parkir di lokasi agar tidak lagi memungut biaya di luar ketentuan dan tidak menggunakan badan jalan sebagai area parkir.
Insiden ini sekaligus menjadi contoh nyata pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik yang meresahkan melalui layanan publik seperti Call Center 110. Polisi pun mengajak warga untuk tetap waspada dan tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Parkir Liar Pungut Tarif Tak Wajar, Warga Lapor 110 Polisi
Jakarta – Warga Jakarta Selatan dibuat resah oleh praktik parkir liar bertarif tidak wajar di area Setiabudi. Pada Kamis, 16 Januari 2026, seorang warga melaporkan melalui layanan darurat Call Center 110 bahwa dirinya diminta membayar Rp10.000 untuk parkir sepeda motor selama kira-kira tiga jam di pertigaan dekat Sudirman Tower dan Plaza Semanggi. Aduan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
Mendapat laporan tersebut, Polsek Metro Setiabudi langsung bergerak meninjau lokasi pada siang hari yang sama. Petugas yang dipimpin Pawas Iptu Rudi Anton bersama anggota piket Binmas dan Pospol melakukan pengecekan kondisi di lapangan. Dari hasil verifikasi, polisi mendapati bahwa aktivitas parkir liar tersebut menggunakan sebagian badan jalan, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan serta mengganggu ketertiban lalu lintas.
Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, tarif resmi parkir sepeda motor di kawasan itu seharusnya adalah Rp5.000 untuk durasi maksimal lima jam. Petugas kemudian memberikan imbauan kepada para juru parkir di lokasi agar tidak lagi memungut biaya di luar ketentuan dan tidak menggunakan badan jalan sebagai area parkir.
Insiden ini sekaligus menjadi contoh nyata pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik yang meresahkan melalui layanan publik seperti Call Center 110. Polisi pun mengajak warga untuk tetap waspada dan tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Press Release BPOM Beri Nilai A+ untuk SPPG Polri Cipinang, Puji Standar Keamanan Pangan Unggul
Jakarta — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memberikan apresiasi tinggi terhadap penerapan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan dan pengecekan langsung terhadap proses pengolahan makanan bergizi gratis yang disiapkan di dapur SPPG Polri Cipinang.
Prof. Taruna menegaskan bahwa penilaian BPOM dilakukan secara objektif, termasuk menilai aspek kebersihan dan tahapan produksi makanan. “Saya melihat penilaian kami secara objektif. Kita saksikan secara objektif, dan teman-teman juga melihat kebersihannya,” ujarnya.
Menurutnya, terdapat satu keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan, yakni adanya screening atau pengecekan terakhir sebelum makanan dibagikan. “Ada pengecekan kimiawinya, seperti arsen, formalin, dan sebagainya. Itu nilai plus,” jelas Prof. Taruna.
Lebih lanjut, ia menilai pengetesan makanan yang dilakukan SPPG Polri sebagai nilai tambah yang sangat signifikan. “Kelebihan yang kita temukan adalah adanya pengetesan makanan, meskipun pengetesan tersebut belum diwajibkan dalam standar kami,” katanya. Ia menjelaskan bahwa proses pengujian tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari tes kits, reagen, sampel, hingga tenaga ahli.
“Proses ini setara dengan pengetesan makanan untuk tamu VIP. Biasanya, jika presiden atau tamu VIP datang, makanan akan dites terlebih dahulu. Di sini, sebelum makanan sampai ke anak-anak sebagai penerima manfaat, makanan tersebut diuji layaknya makanan VIP. Anak-anak kita diperlakukan seperti VIP,” tutur Prof. Taruna.
Sementara itu, Kepala Satgas MBG Polri, Irjen. Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan langsung Kepala BPOM RI ke SPPG Polri. “kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala BPOM Republik Indonesia. Ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sesuai arahan Kapolri, seluruh SPPG Polri diwajibkan menjalankan proses produksi makanan dengan memenuhi standar Badan Gizi Nasional serta prinsip tata kelola yang baik.
“Kami berharap kualitas makanan yang diproduksi oleh SPPG Polri di seluruh Indonesia memiliki kualitas terbaik, sehingga dapat meningkatkan asupan gizi dan kualitas hidup anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Irjen. Danang. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus bentuk sinergi seluruh kementerian dan lembaga dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo.
Press Release BPOM Beri Nilai A+ untuk SPPG Polri Cipinang, Puji Standar Keamanan Pangan Unggul
Jakarta — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memberikan apresiasi tinggi terhadap penerapan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan dan pengecekan langsung terhadap proses pengolahan makanan bergizi gratis yang disiapkan di dapur SPPG Polri Cipinang.
Prof. Taruna menegaskan bahwa penilaian BPOM dilakukan secara objektif, termasuk menilai aspek kebersihan dan tahapan produksi makanan. “Saya melihat penilaian kami secara objektif. Kita saksikan secara objektif, dan teman-teman juga melihat kebersihannya,” ujarnya.
Menurutnya, terdapat satu keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan, yakni adanya screening atau pengecekan terakhir sebelum makanan dibagikan. “Ada pengecekan kimiawinya, seperti arsen, formalin, dan sebagainya. Itu nilai plus,” jelas Prof. Taruna.
Lebih lanjut, ia menilai pengetesan makanan yang dilakukan SPPG Polri sebagai nilai tambah yang sangat signifikan. “Kelebihan yang kita temukan adalah adanya pengetesan makanan, meskipun pengetesan tersebut belum diwajibkan dalam standar kami,” katanya. Ia menjelaskan bahwa proses pengujian tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari tes kits, reagen, sampel, hingga tenaga ahli.
“Proses ini setara dengan pengetesan makanan untuk tamu VIP. Biasanya, jika presiden atau tamu VIP datang, makanan akan dites terlebih dahulu. Di sini, sebelum makanan sampai ke anak-anak sebagai penerima manfaat, makanan tersebut diuji layaknya makanan VIP. Anak-anak kita diperlakukan seperti VIP,” tutur Prof. Taruna.
Sementara itu, Kepala Satgas MBG Polri, Irjen. Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan langsung Kepala BPOM RI ke SPPG Polri. “kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala BPOM Republik Indonesia. Ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sesuai arahan Kapolri, seluruh SPPG Polri diwajibkan menjalankan proses produksi makanan dengan memenuhi standar Badan Gizi Nasional serta prinsip tata kelola yang baik.
“Kami berharap kualitas makanan yang diproduksi oleh SPPG Polri di seluruh Indonesia memiliki kualitas terbaik, sehingga dapat meningkatkan asupan gizi dan kualitas hidup anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Irjen. Danang. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus bentuk sinergi seluruh kementerian dan lembaga dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo.
Press Release BPOM Beri Nilai A+ untuk SPPG Polri Cipinang, Puji Standar Keamanan Pangan Unggul
Jakarta — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memberikan apresiasi tinggi terhadap penerapan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan dan pengecekan langsung terhadap proses pengolahan makanan bergizi gratis yang disiapkan di dapur SPPG Polri Cipinang.
Prof. Taruna menegaskan bahwa penilaian BPOM dilakukan secara objektif, termasuk menilai aspek kebersihan dan tahapan produksi makanan. “Saya melihat penilaian kami secara objektif. Kita saksikan secara objektif, dan teman-teman juga melihat kebersihannya,” ujarnya.
Menurutnya, terdapat satu keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan, yakni adanya screening atau pengecekan terakhir sebelum makanan dibagikan. “Ada pengecekan kimiawinya, seperti arsen, formalin, dan sebagainya. Itu nilai plus,” jelas Prof. Taruna.
Lebih lanjut, ia menilai pengetesan makanan yang dilakukan SPPG Polri sebagai nilai tambah yang sangat signifikan. “Kelebihan yang kita temukan adalah adanya pengetesan makanan, meskipun pengetesan tersebut belum diwajibkan dalam standar kami,” katanya. Ia menjelaskan bahwa proses pengujian tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari tes kits, reagen, sampel, hingga tenaga ahli.
“Proses ini setara dengan pengetesan makanan untuk tamu VIP. Biasanya, jika presiden atau tamu VIP datang, makanan akan dites terlebih dahulu. Di sini, sebelum makanan sampai ke anak-anak sebagai penerima manfaat, makanan tersebut diuji layaknya makanan VIP. Anak-anak kita diperlakukan seperti VIP,” tutur Prof. Taruna.
Sementara itu, Kepala Satgas MBG Polri, Irjen. Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan langsung Kepala BPOM RI ke SPPG Polri. “kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala BPOM Republik Indonesia. Ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sesuai arahan Kapolri, seluruh SPPG Polri diwajibkan menjalankan proses produksi makanan dengan memenuhi standar Badan Gizi Nasional serta prinsip tata kelola yang baik.
“Kami berharap kualitas makanan yang diproduksi oleh SPPG Polri di seluruh Indonesia memiliki kualitas terbaik, sehingga dapat meningkatkan asupan gizi dan kualitas hidup anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Irjen. Danang. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus bentuk sinergi seluruh kementerian dan lembaga dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo.
Press Release BPOM Beri Nilai A+ untuk SPPG Polri Cipinang, Puji Standar Keamanan Pangan Unggul
Jakarta — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memberikan apresiasi tinggi terhadap penerapan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan dan pengecekan langsung terhadap proses pengolahan makanan bergizi gratis yang disiapkan di dapur SPPG Polri Cipinang.
Prof. Taruna menegaskan bahwa penilaian BPOM dilakukan secara objektif, termasuk menilai aspek kebersihan dan tahapan produksi makanan. “Saya melihat penilaian kami secara objektif. Kita saksikan secara objektif, dan teman-teman juga melihat kebersihannya,” ujarnya.
Menurutnya, terdapat satu keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan, yakni adanya screening atau pengecekan terakhir sebelum makanan dibagikan. “Ada pengecekan kimiawinya, seperti arsen, formalin, dan sebagainya. Itu nilai plus,” jelas Prof. Taruna.
Lebih lanjut, ia menilai pengetesan makanan yang dilakukan SPPG Polri sebagai nilai tambah yang sangat signifikan. “Kelebihan yang kita temukan adalah adanya pengetesan makanan, meskipun pengetesan tersebut belum diwajibkan dalam standar kami,” katanya. Ia menjelaskan bahwa proses pengujian tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari tes kits, reagen, sampel, hingga tenaga ahli.
“Proses ini setara dengan pengetesan makanan untuk tamu VIP. Biasanya, jika presiden atau tamu VIP datang, makanan akan dites terlebih dahulu. Di sini, sebelum makanan sampai ke anak-anak sebagai penerima manfaat, makanan tersebut diuji layaknya makanan VIP. Anak-anak kita diperlakukan seperti VIP,” tutur Prof. Taruna.
Sementara itu, Kepala Satgas MBG Polri, Irjen. Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan langsung Kepala BPOM RI ke SPPG Polri. “kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala BPOM Republik Indonesia. Ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sesuai arahan Kapolri, seluruh SPPG Polri diwajibkan menjalankan proses produksi makanan dengan memenuhi standar Badan Gizi Nasional serta prinsip tata kelola yang baik.
“Kami berharap kualitas makanan yang diproduksi oleh SPPG Polri di seluruh Indonesia memiliki kualitas terbaik, sehingga dapat meningkatkan asupan gizi dan kualitas hidup anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Irjen. Danang. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus bentuk sinergi seluruh kementerian dan lembaga dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo.
